Vol. 3 No. 1 (2026): DUTA HUKUM

Articles

• PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA DIKAITAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

  Muhamad Fariz Cahya Eriyanto, Prihatin Effendi

  1 - 12

  • DUTA HUKUM

• PENGKLASIFIKASIAN NARAPIDANAN SESUAI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 35 TAHUN 2018

  Satrio Pramilo Pamudi, Yati Vitria

  13-25

  • DUTA HUKUM

• PERTANGGUNGJAWABAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA SETELAH TIDAK MENJABAT LAGI TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA

  Agung Setyo Darminto, Suyanto

  26-37

  • DUTA HUKUM

• BATASAN PENERAPAN PERTIMBANGAN GENDER SEBAGAI ALASAN YANG MERINGANKAN HUKUMAN DALAM PUTUSAN PEMIDANAAN

  Azizul Hakim, Dwi Wachidiyah Ningsih

  38-48

  • DUTA HUKUM

• PERTANGGUNGJAWABAN DIREKTUR DALAM PERSEROAN TERBATAS (PT) PERORANGAN

  Fauzan Ari Idiyanto, Zakiah Noer

  49-60

  • DUTA HUKUM

• ANALISIS YURIDIS KLAUSUL HAK ASUH BERSAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

  Novia Safitri, Dara Puspitasari

  61-71

  • DUTA HUKUM

• KEWENANGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT SEBAGAI PENERIMA KUASA DALAM MENGADVOKASI KONSUMEN PERORANGAN

  Apry Ardiyanto, Ika Ayudyanti

  72-79

  • DUTA HUKUM

• ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN HAK SIAR SEBAGAI BENTUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM (STUDI PUTUSAN: 43PK/Pdt.Sus-HKI/2017)

  Danni Ferdiansyah, Sylvia Setjoatmadja

  80-91

  • DUTA HUKUM

• KEWENANGAN PRESIDEN TENTANG PEMINDAHAN NARAPIDANA ANTAR NEGARA BERDASARKAN PASAL 45 UU NO 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN

  M. Chabib, Abdul Basid

  92-98

  • DUTA HUKUM