PENGKLASIFIKASIAN NARAPIDANAN SESUAI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 35 TAHUN 2018

Abstract

Narapidana yang merasa bahwa klasifikasi mereka tidak sesuai dapat menghadapi kesulitan untuk mengajukan banding atau mendapatkan perubahan dalam pengklasifikasiannya. Hal ini bisa mempengaruhi rasa keadilan dalam sistem pemasyarakatan. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) Apakah pengklasifikasian narapidana atau tahanan di Lembaga Pemasyarakatan tidak bertentangan dengan asas kesamaan manusia; dan 2) Bagaimanakah kepastian hukum terkait narapidana yang telah dilakukan revitalisasi di Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Dalam penelitan ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan historis.  Hasil dari penelitian ini bahwa pengklasifikasian narapidana atau tahanan di Lembaga Pemasyarakatan saat ini sejatinya bertentangan dengan konsep hak asasi manusia mengenai asas kesamaan manusia karena tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan objektif, seperti tingkat risiko, jenis tindak pidana, usia, dan kebutuhan pembinaan. Sehingga, secara normatif, masih terdapat kekaburan norma dalam peraturan perundang-undangan terkait kriteria dan mekanisme pengklasifikasiannya. Sedangkan kepastian hukum terhadap narapidana yang telah menjalani proses revitalisasi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) seharusnya dijamin melalui aturan yang jelas, terukur, dan implementatif. Praktik implementasi yang belum jelas menyebabkan adanya kekaburan norma.