Skip to main content
Skip to main navigation menu
Skip to site footer
Open Menu
Current
Archives
Announcements
About
About the Journal
Submissions
Editorial Team
Privacy Statement
Contact
Search
Register
Login
Home
/
Archives
/
Vol. 1 No. 2 (2024): DUTA HUKUM
Vol. 1 No. 2 (2024): DUTA HUKUM
Published:
2024-11-15
Articles
The TANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA ATAS PEREDARAN SEDIAAN FARMASI BERUPA KOSMETIK TANPA IZIN EDAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
Criminal Liability Business Actors For Circulation Of Pharmaceutical Preparations In The Form Of Cosmetics Without A Marketing Permit Under The Law Number 17 Of 2023 Concerning Health
Anita Juliana, Suyanto
DUTA HUKUM
PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT MEREK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) YANG BELUM DIDAFTARKAN
Hans Mahaputra Yudha Wijaya, Dara Puspitasari
DUTA HUKUM
The PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PEMAKAIAN MEREK DAGANG YANG PERSIS PADA POKOKNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 22 PK/Pdt.Sus-HKI/2022)
Legal Responsibility For The Exact Use Of Trademarks Is Basically Reviewed From Law Number 20 Of 2016 Concerning Marks And Geographical Indications (Case Study Ruling Number: 22 Pk/Pdt.Sus-Hki/2022)
Dina Agusti Rahayu, Rizki Kurniawan
DUTA HUKUM
The Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli)
Indonesia
Kresna Yudha Pati, Zakiah Noer
DUTA HUKUM
The PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA ATAS PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT YANG MELAKUKAN JUAL RUGI DITINJAU DARI PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
The Legal Responsibility Of Businesses For Monopolistic Practices And Unfair Business Competition That Conduct Loss Selling Is Reviewed From Article 20 Of Law Number 5 Of 1999 Concerning Prohibition Of Monopolistic Practices And Unfair Business Competition
mochammad saudi saudi, Sylvia Setjoatmadja
DUTA HUKUM
KEDUDUKAN BAPAK BIOLOGIS TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN DI LUAR NIKAH SAMA SEPERTI ANAK KANDUNG
Sampurno, Nasichin, S.H., M.H
DUTA HUKUM
THE TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM HUBUNGAN SEKSUAL BAGI SUAMI TERHADAP ISTRI DITINJAU DARI PASAL 8 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
The Crime Of Violence In Sexual Relations For Husbands Against Wife Is Reviewed From Article 8 Letter A Of Law Number 23 Of 2004 Concerning The Elimination Of Domestic Violence
KHUSNUL KHAMIDAH UNIVERSITAS GRESIK; Prihatin Effeendi, S.H., M.H
DUTA HUKUM
the PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGAKSESAN KARTU KREDIT TANPA HAK DENGAN SISTEM PERETASAN MELALUI WEBSITE DITINJAU DARI PASAL 32 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
Legal Responsibility For The Criminal Act Of Accessing Credit Cards Without Rights Using A Hacking System Through The Website Is Reviewed From Article 32 Paragraph (1) Of Law Number 19 Of 2016 Concerning Amendments To Law Number 11 Of 2008 Concerning Electronic Information And Transactions
farid satriya, Ika Ayudyanti
DUTA HUKUM
Ketentuan pidana penggunaan doping zat terlarang bagi atlet dalam pertandingan olahraga nasioal
Kata doping sendiri berasal dari kata dope, bahasa suku Kaffern di Afrika Selatan yang artinya minuman keras berkonsentrasi tinggi dari campuran akar tumbuhan yang biasa dipakai suku setempat untuk perangsang (stimulan) pada acara adat. Doping dalam bahasa Inggris berarti zat campuran opium dan narkotika untuk perangsang. Kata doping pertama kali dipakai di Inggris pada tahun 1869 untuk balapan kuda di Inggris, di mana kuda didoping agar menjadi juara.
bela sabrina agustina, Dwi Wachidiyah N
DUTA HUKUM
The PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN EFISIENSI AKIBAT PENGGUNAAN MESIN OTOMATISASI PEKERJAAN BERDASARKAN PASAL 43 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DA
Legal Protection For Workers On Termination Of Employment For Efficiency Reasons Due To The Use Of Work Automation Machines Based On Article 43 Paragraph (2) Government Regulation Number 35 Of 2021 Concerning Certain Time Work Agreements, Working Time And Working Time Rest, And Termination Of Employment
Faris Satriya, Abdul Basid, S.H., M.H
DUTA HUKUM
Submit Your Paper
Main Menu
MAIN MENU
Focus & Scope
Peer Review Process
Publication Frequency
Publication Ethics
Article Processing Charge
Contact US
Information
INFORMATION
Editorial Team
Reviewer
Open Access Policy
Plagiarism Policy
Author Guidelines
Journal Template
JOURNAL TEMPLATE
Reference Tools
REFERENCE TOOLS
Indexed By
INDEXED BY
Visitors
VISITORS