Duta Hukum

PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK AKIBAT PENERAPAN ASAS ACTIO PAULIANA

Nasichin, S.H., M.H — Mon, 27 May 2024 00:00:00 +0700

Perlindungan hukum merupakan salah satu cara hukum yang diberikan kepada hak-hak seseorang yang dianggap lemah. Dalam proses kepailitan, seringkali ditemukan perbuatan-perbuatan yang sangat merugikan seseorang yang dianggap lemah. Dalam Ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pihak ketiga yang beritikad baik dalam melaksanakan perbuatan hukum secara tidak cuma-cuma harus dilindungi, namun apabila dilaksanakan dengan Pasal 49 ayat (4), maka pihak ketiga dimungkinkan tidak akan mendapat penggantian kerugian secara utuh. Sehingga dalam penelitian ini, penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu bagaimana pertanggungjawaban debitur akibat perbuatan tersebut dan bagaimana bentuk perlindungan pihak ketiga yang dirugikan oleh debitur tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa apabila debitur tidak mungkin lagi diharapkan untuk melunasi kewajibannya dari kegiatan usahanya, maka sumber pelunasan alternatif bagi para kreditur adalah harta kekayaan debitur dan atau harta kekayaan penjaminnya dengan cara melikuidasi harta kekayaan debitur itu sendiri. Dan terhadap perlindungan hukum bagi pihak ketiga diberikan dengan tampil sebagai kreditor konkuren dengan mengajukan diri atau diajukan oleh kurator.

SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH (SKRT) DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENDAFTARAN TANAH

Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn. — Wed, 29 May 2024 00:00:00 +0700

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan surat keterangan riwayat tanah sebagai salah satu dokumen penting pada pendaftaran tanah untuk pertama kali. Hal yang mendasari penelitian ini karena banyak ditemui di lapangan atas terbitnya dua sertipikat pada lahan (obyek hukum) yang sama dengan pemilik (subyek hukum) yang berbeda dengan nomor dan tanggal penerbitan yang berbeda. Tentu hal ini tidak lepas dari peran pemerintahan Desa/Kelurahan sebagai pemegang kekuasaan terrendah dalam struktur pemerintahan negara Indonesia. Pemerintahan Desa/Kelurahan sebagai garda terdepan dalam memfilter kebenaran atas dokumen-dokumen yang disyaratkan pada proses pendaftaran tanah tentu mempunyai peran yang sangat signifikan untuk menjamin kebenaran, keabsahan dan kepastian hukum proses pendaftaran tanah untuk pertama kali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis nomatif, yaitu suatu proses penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan-ketentuan secara menyeluruh yang mengatur tentang mekanisme dan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pendaftaran tanah, maupun kewenangan serta tanggujawab Kepala Desa/Kelurahan dalam proses pendaftaran tanah

The FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF DEFENDANTS IN CRIME OF CORRUPTION IN IN ABSENTIA JURISDICTION ACCORDING TO THE KUHAP

Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E, S.H., M.H — Wed, 05 Jun 2024 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar pengaturan hukum peradilan in absentia di Indonesia dan pemenuhan hak tersangka melalui Penasihat Hukum, berdasarkan Pasal 52-57 KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan studi kepustakaan sebagai sumber bahan hukum. Hasil penelitian ini adalah: (1) Peradilan in absentia dalam perkara tindak pidana korupsi diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 38 ayat (1) menjadi lex specialis dan Pasal 196 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai lex generalis. Meskipun sudah diatur lex specialis, pemeriksaan dalam peradilan in absentia untuk perkara tindak pidana korupsi masih mengikuti pedoman KUHAP. Peradilan in absentia juga dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman oleh majelis hakim. (2) Dalam kasus peradilan in absentia terkait tindak pidana korupsi, hak-hak terdakwa tidak dapat terpenuhi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 1988. Surat edaran ini menginstruksikan hakim untuk menolak penasihat hukum atau pengacara yang menerima kuasa dari terdakwa yang absen secara sengaja dari persidangan. Kebijakan ini bisa menghambat proses pemeriksaan dan pelaksanaan putusan karena terdakwa tidak hadir untuk membela diri atau memberikan alasan langsung di hadapan pengadilan.

The PROPORSIONALITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PERJANJIAN GADAI

Abdul Basid, S.H., M.H — Fri, 28 Jun 2024 00:00:00 +0700

Sebagai institusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perusahaan gadai mengemban tanggung jawab sebagai agent of development. Fokus pengembangan bisnis perusahaan gadai diarahkan pada peningkatan customer base. Dalam peningkatan customer base ini seharusnya sejalan dengan aspek yuridis yang berhubungan dengan Proporsionalitas perlindungan hukumnya. Permasalahannya adalah bagaimana penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian gadai dan bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur atas wanprestasi kreditur dalam perjanjian gadai. Metode penelitian hukum normative yang digunakan. Penelitian hukum normative hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum dilapangan (law in action). Perlindungan hukum terhadap debitur sangat diharuskan apabila kreditur (perusahaan gadai) wanprestasi dan dicantumkan dalam perjanjian. Aspek proporsionalitas dalam perlindungan hukum mutlak menjadi dasar. Untuk itu perjanjian yang dibentuk harus bersumber pada 4 (empat) asas sebagai saka guru perjanjian. Upaya menyelesaikan sengketa melalui musyawarah. Tetapi apabila tidak selesai dengan musyawarah maka dapat diselesaikan melalui pengadilan. Penerapan proporsionalitas terdapat empat asas yang merupakan saka guru perjanjian gadai. Bentuk perlindungan hukum yang ada dalam perjanjian gadai terdapat pada point 4 (empat). Supaya proposionalitas tercapai, maka sebelum Surat Bukti Gadai di cetak, debitur perlu tahu Point 4 (empat) dalam perjanjian gadai harus betul-betul diterapkan.

PERATURAN HUKUM WARGA NEGARA INDONESIA YANG MEMBAWA HARTA HASIL JUDI DARI NEGARA LEGAL JUDI KE INDONESIA

Prihatin Effendi, S.H., M.H — Mon, 27 May 2024 00:00:00 +0700

Manusia memiliki rasa selalu ingin mendapatkan semua kemauannya. Untuk memenuhi kemauannya seseorang memilih bekerja keras untuk keinginannya dan ada yang bertindak tidak baik untuk memperoleh kemaunnya tersebut. Tindakan tidak baik dapat diartikan dalam bahasa hukum yakni tindak pidana, dalam memperoleh harta seperti taruhan yang biasa disebut dengan judi. Dalam sejarahnya indonesia pernah melegalkan perjudian. Namun, pemerintah telah melanggar segala macam kegiatan perjudian di Indonesia. Hal tersebut tidak menyurutkan para pelaku untuk tetap dapat mengandakan harta dari hasil judi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peraturan Hukum bagi warga negara Indonesia yang Membawa Harta Hasil Judi Dari Negara Legal Judi Ke Indonesia dan kebijakan pemerintah dalam mengelola harta hasil judi dari negara legal judi. Jenis penelitian ini yaitu hukum normatif, yakni menjelaskan kebenaran suatu masalah dengan keilmuan dari sisi normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan, Perbandingan, dan konseptual. Dengan mempelajari dan memaknai persoalan-persoalan teoritis yang berkaitan dengan peraturan Warga Negara Indonesia Yang Membawa Harta Hasil Judi. Kesimpulan dari penelitian ini ialah warga Negara Indonesia yang membawa harta hasil judi dari negara legal judi, sampai saat ini belum ada aturan bahwa hal tersebut termasuk tindak pidana.

PENCABUTAN PENGADUAN TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTERI

Mashudi, S.H., M.H. — Wed, 29 May 2024 00:00:00 +0700

Kekerasan yang terjadi pada rumah tangga merupakan suatu ulah mengenai individu, apalagi pada wanita, dapat menimbulkan beban derita dan dalam bentuk seksual, psikologis, fisik di keluarga, terutama mengancam, memaksa ataupun merampas kebebasan keluarganya. Unfang-Undang Penghapusan KDRT Nomor 23 Tahun 2004 (UU PKDRT) pelaku penganiayaan di rumah tangga dapat dipidana. Jenis penelitian ini memakai teks-teks hukum untuk mencari solusi masalah hukum dan meneliti dokumen atau informasi lainnya. Tiga pendekatan dilakukan aat penelitian ini: 1. Pendekatan perundang-undangan, 2. Pendekatan konseptual, 3. Pendekatan sejarah. Hasil penelitian ini mendefinisikan Mekanisme Perlindungan Hukum Korban KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Korban berhak atas perlindungan hukum, sehingga ada ketentuan perlindungan hukum. Perlindungan hukum mengenai korban KDRT dibuat pada UU PKDRT serta Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999. Mengetahui banyak konflik mengenai penganiayaan pasa rumah tangga di Indonesia, maka penting agar melakukan sosialisasi hak korban, termasuk hak agar melapor, hak atas perlindungan.

PERTANGGUNGJAWABAN MAHASISWA PENGGUNA JASA PENULISAN KARYA ILMIAH (SKRIPSI) DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Yati Vitria, S.H., M.H — Wed, 05 Jun 2024 00:00:00 +0700

Harapan terhadap peran pendidikan belum dapat tercapai dengan cara optimal, mahasiswa pengguna jasa penulisan karya ilmiah (Skripsi) sangat merugikan kualitas pendidikan. Tindakan tersebut melawan kejujuran intelektual dengan maksud menyesatkan, mencari keuntungan dari institusi tempatnya belajar untuk menyerahkan gelar akademik dengan cara melawan hukum. Tindakan tersebut merupakan kejahatan akademik dan kebohongan besar dalam dunia pendidikan. Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengangkat dari permasalahan yaitu : 1) Apakah ada unsur pidana pada mahasiswa yang menggunakan jasa penulisan karya ilmiah (Skripsi) di Perguruan Tinggi ?; dan 2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi mahasiswa yang menggunakan jasa penulisan karya ilmiah (Skripsi) di Perguruan Tinggi ?. Dalam penelitian ini penulis mengunakan jenis penelitian hukum normatif dengan mengunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendektanan sejarah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tindakan mahasiswa pengguna jasa penulisan karya ilmiah (Skripsi) di Perguruan Tinggi masuk dalam unsur tindak pidana penipuan yaitu, tindakan mahasiswa yang dengan sengaja meminta orang lain mengerjakan tugas telah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana penipuan dalam Buku II Bab XXV Ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni secara melawan hukum dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan menggerakkan institusi tempatnya belajar untuk menyerahkan sesuatu kepadanya berupa gelar akademik, yang telah memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif dalam tindak pidana penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

The TANAH HAK MILIK SEBAGA OBJEK PENERTIBAN TANAH TERLANTAR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TERLANTAR

Zakiah Noer, S.H., M.Kn. — Fri, 28 Jun 2024 00:00:00 +0700

Keberadaan tanah terlantar selama ini telah menjadi persoalan tersendiri yang cukup pelik dalam realitas konflik agraria (sengketa tanah), dimana seseorang mencoba masuk dan menggarap tanah-tanah yang secara fisik terlantar, namun secara legal formal seseorang dianggap salah karena menggarap tanah yang secara hukum masih menjadi hak pihak lain. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji kriteria tanah hak milik dan pembuktian terhadap penguasaan tanah hak milik sebagai objek tanah terlantar berdasarkan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum nomatif, dengan metode pendekatan secara perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kriteria tanah hak milik sebagai objek penertiban tanah terlantar diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2021, namun pada kriteria tanah terlantar “tidak diusahakan” tidak dijelaskan secara detail pengaturannya dan juga perihal tanah hak milik yang tidak dijelaskan secara detail mengenai hak milik apa yang dipunya oleh pemegang hak tersebut. Serta pembuktian terhadap penguasaan tanah hak milik sebagai objek tanah terlantar dijelaskan secara detail bukti-bukti yuridis apa saja yang harus dipunyai oleh seseorang jika menguasai tanah hak milik orang lain yang ditelantarkan.

PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS ROKOK PADA PENGGUNA ROKOK ELEKTRIK

LPPM FAKULTAS HUKUM; Dara Puspitasari, S.H., M.H. — Mon, 27 May 2024 00:00:00 +0700

Belum ada aturan khusus untuk rokok elektrik di Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pernah memaparkan rencananya untuk membuat aturan itu sejak 2014, namun hingga kini belum ada kelanjutan. Kepala Sub Direktorat Pengawasan Rokok, Direktorat Pengawasan NAPZA BPOM mengungkapkan bahwa saat ini produk rokok elektrik yang ada di Indonesia diimpor sebagai produk elektronik, bukan produk kesehatan. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1). Bagaimana pengaturan hukum tentang rokok elektrik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok; dan 2) Bagaimana penegakan hukum terkait penggunaan rokok elektrik di dalam kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok. Dalam penelitan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan historis (historical approach). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan rokok elektrik di Kawasan Tanpa Rokok tetap di larang, meskipun rokok elektrik tidak terbuat dari tembakau, namun rokok elektrik sama-sama mengandung zat adiktif yang berbahaya bagi kesehatan tubuh, hanya saja cara penggunaan rokok elektrik menggunakan alat atau mesin yang pembakarannya melalui listrik yang mengandung api, sebagaimana Penjelasan Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok

PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN PASAL 7 AYAT (2) HURUF b UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Dwi Wachidiyah N., S.H., M.H — Mon, 27 May 2024 00:00:00 +0700

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana tentu bukan hal yang pertama terjadi. Dewasa ini banyak kejadian kriminal seperti pencurian yang dilakukan berulang kali. Rumusan masalah dalam penelitian yaitu:1. Bagaimana bentuk pengulangan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak; dan 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum melalui diversi terhadap anak yang melakukan pencurian berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Berkaitan dengan perlindungan hukum melalui diversi terhadap anak yang melakukan pencurian berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penulis berkesimpulan bahwa Bahwa Syarat sebagaimana dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf b UU SPPA “bukan merupakan pengulangan tindak pidana” adalah bahwa anak yang melakukan pengulangan tindak pidana sebagai (recidive), baik sejenis maupun tidak sejenis yang sudah pernah diputus oleh Pengadilan dengan kata lain maksud pengulangan adalah anak tersebut sudah pernah di penjara.