Duta Hukum

KEDUDUKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2022 TERHADAP PASAL 38 UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022

2025-05-26T15:06:50+07:00

Diperlukan perangkat hukum baru yang lebih komprehensif demi memberikan penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan terobosan baru dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia karena dalam undang-undang ini memberikan makna yang lebih luas tentang kekerasan seksual termasuk didalamnya mengatur tentang pemberian hak atas restitusi yang diperlukan untuk pemulihan korban/Restitutio in integrum terhadap korban dan keluarganya yang selama ini lepas dari perhatian ketika proses penegakan hukum. Adapun Peraturan teknis pelaksanaan tentang tata cara pemberian restitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Tulisan ini akan mengkaji secara normatif tentang keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 terhadap Pasal 38 undang-undang tersebut.

AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN TANAH PERTANIAN YANG MELEBIHI BATAS MAKSIMUM

2025-05-29T11:06:47+07:00

Maksud dari larangan pemilikan tanah secara absentee ini adalah agar petani bisa aktif dan efektif dalam mengerjakan
tanah pertanian miliknya, sehingga produktifitasnya bisa tinggi dan melenyapkan pegumpulan tanah di tangan
segelintir tanah-tuan tanah. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) Bagaimana kedudukan surat pernyataan
akan pindah sebagai salah satu dokumen pendukung dalam peralihan hak atas tanah pertanian yang melebihi batas
maksimum menurut hukum positif; dan 2) Bagaimana akibat hukum dari pendaftaran tanah pertanian yang melebihi
batas maksimum. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara
lain pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian bahwa
pendaftaran tanah pertanian yang melebihi batas maksimum dapat menimbulkan beberapa akibat hukum, diantaranya
: 1) Pembatalan Pendaftaran: Jika ditemukan bahwa tanah pertanian yang didaftarkan melebihi batas maksimum yang
diizinkan oleh peraturan, maka pendaftaran tanah tersebut dapat dibatalkan oleh pihak berwenang; 2) Pengambilalihan
Tanah oleh Negara: Pemerintah dapat mengambil alih tanah yang melebihi batas maksimum untuk didistribusikan
kembali kepada petani atau pihak lain yang berhak. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok
Agraria (UUPA); 3) Sanksi Administratif: Pemilik tanah yang melanggar batas maksimum kepemilikan tanah
pertanian dapat dikenai sanksi administratif, seperti denda atau kewajiban untuk membagi tanah tersebut kepada pihak
lain; dan 4) Pembatalan Sertifikat Tanah: Sertifikat tanah yang telah diterbitkan untuk tanah yang melebihi batas
maksimum dapat dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN); dan 5) Tuntutan Hukum: Pihak yang merasa
dirugikan oleh pelanggaran ini dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap pemilik tanah yang melebihi batas
maksimum. Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) hendakny

BATASAN KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM KAITAN TERHADAP TERJADINYA SALAH PENANGKAPAN ATAU ERROR IN PERSONA

2025-05-29T11:07:39+07:00

Salah dalam penangkapan, yang disebut sebagai “error in persona”, telah mengakibatkan sejumlah pelanggaran hak
asasi manusia yang dilakukan oleh penyidik ketika mereka sedang dalam proses menangkap seseorang yang dianggap
bersalah. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1). Bagaimana batasan kewenangan penyidik kepolisian
dalam proses penangkapan dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia; 2) Bagaimana bentuk
pertanggungjawaban penyidik kepolisian terhadap terjadinya salah penangkapan atau error in persona berdasarkan
hukum positif di Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 3 (tiga) metode
pendekatan antara lain pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute
approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil Penelitian ini bahwa batasan kewenangan penyidik
kepolisian dalam proses penangkapan dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) memang tidak diatur
secara jelas namun penyidik kepolisian tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan
semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar Hak
Asasi Manusia (HAM) mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar.
Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam
Penyelenggaraan Tugas Kepolisan Republik Indonesia

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PELAKU LOVE SCAMMING DALAM DUNIA MAYA

2025-05-29T11:04:51+07:00

Tindak pidana love scamming marak terjadi karena akses yang begitu mudah untuk para pelaku dalam melakukan
tindak pidana love scamming dan mudahnya rasa percaya korban terhadap pelaku dengan rayuan asmara yang
dikeluarkan oleh pelaku kejahatan love scamming. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) Bagaimana
pengaturan hukum terkait tindak pidana love scamming di Indonesia; dan 2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum
bagi pelaku kejahatan love scamming berdasarkan hukum pidana di Indonesia. Penulis menggunakan metode
penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual, pendekatan perundangundangan dan pendekatan historis. Hasil Penelitian bahwa pertanggungjawaban pelaku love scamming bahwa dalam
praktik penipuan online dalam transaksi elektronik, secara interprestasi hukumnya dapat dijerat dengan ketentuan
dalam Pasal 35 sehubungan dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Informasi Elektronik, dimana pelaku dapat
dikenakan hukuman penjara maksimal 12 (dua belas) tahun dan/atau denda hingga Rp.12.000.000.000 (dua belas
miliar rupiah). Namun dikarenakan tindak pidana love scamming sendiri merupakan kejahatan-kejahatan yang bersifat
dunia maya sehingga pelaku tidak diketahui keberadaannya, seharusnya pemerintah lebih mengedepankan upayah
pencegahannya bukan hanya pada penghukuman dan pertanggungjawaban pidananya, sehingga kejahatan love
scamming bisa tercegah dan teratasi.

STATUS APARATUR PEMERINTAH DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

2025-05-29T11:36:15+07:00

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, status kepegawaian para aparatur pemerintah desa belum begitu jelas. Di dalam peraturan perundangan tersebut, tidak dijelaskan secara eksplisit perihal status kepegawaian dari para perangkat desa., rumusan masalah penelitian ini adalah : Bagaimana status hukum aparatur pemerintah desa dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap aparatur pemerintah desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dengan mengkaji ketentuan perundangan-undangan, konseptual dan sejarah.

Kesimpulan yang didapat yaitu Aparatur Pemerintah Desa tidak termasuk dalam Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun termasuk Pegawai yang diangkat oleh Kepala Desa atas rekomendasi Camat atas nama Bupati. Kedudukan Aparatur Pemerintah Desa yaitu sebagai pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintah yang tunduk pada otonomi desa menjadikan Aparatur Pemerintah Desa tidak memiliki status kepegawaian. Tidak adanya status kepegawain merupakan bentuk pengembalian hakikat desa sebagai pemangku otonomi asli, bulat, dan utuh.

Saran penulis adalah Hendaknya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu juga mengatur keberadaan Aparatur Pemerintah Desa sebagai bagian dari Sub Pemerintahan Nasional. Karena Aparatur Pemerintah Desa melaksanakan administrasi, juga sebagai Sub Pemerintahan selain Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

The BATASAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI KEPADA TERPIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

2025-05-29T20:51:07+07:00

Pemberian grasi kepada terpidana kekerasan seksual terhadap anak dianggap melukai rasa keadilan masyarakat dan dinilai tidak konsisten semangat pemerintah dalam melindungi anak-anak dari kejahatan seksual. Dan juga bertentangan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa kejahatan seksual itu merupakan kejahatan yang serius atau serious crime. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1). Bagaimana kedudukan Kepres Nomor 13/G 2019 terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak; dan 2) Bagaimana batasan presiden dalam pemberian grasi kepada terpidana kekerasan seksual terhadap anak. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa keputusan presiden dalam pemberian grasi merupakan hak prerogatif presiden sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Namun dengan memberikan grasi terhadap terpidana kasus kekerasan seksual terhadap anak menyebabkan adanya konflik norma terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana terdapat ketidak selarasan antara norma yang lebih tinggi dengan yang lebih renda sesuai dengan urutan hierarki peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi pemberian grasi kepada terpidana kasus seksual terhadap anak merupakan isu yang sangat sensitif dan kompleks.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM PELAKSANAAN KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI PASAL 11 TENTANG KODE ETIK KEDOKTERAN TAHUN 2012

2025-05-26T15:12:18+07:00

Kebiri yang dikenal dengan kastrasi merupakan tindakan bedah dan penggunaan bahan
kimia dengan tujuan menghilangkan fungsi testis pada pria. Kode Etik Kedokteran telah
mengatur bahwa seorang dokter harus menjadi pelindung kehidupan. Maka rumusan masalah
yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu Apakah pelaksanaan eksekusi kebiri kimia
bertentangan dengan Pasal 11 kode etik kedokteran Tahun 2012 dan Bagaimana perlindungan
hukum untuk dokter yang melaksanakan eksekusi kebiri kimia.
Dalam kesimpulan penulis Ikatan Dokter Indonesia (IDI) selaku badan yang dimintai
sebagai pelaksanaan hukuman kebiri kimia secara tegas menolak permintaan oleh Kejaksaan
Negeri. Ikatan Dokter Indonesia sangat memegang teguh sumpah profesi yang dianut oleh
Kedokteran seluruh dunia. Secara eksplisit sumpah tersebut terdapat dalam Kode Etik
Kedokteran Indonesia (KODEKI) 2012 dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1960 tentang
Lafal Sumpah Dokter.

Naufal Izza Arifin PERALIHAN HAK ATAS TANAH WARISAN TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS

2025-05-26T15:10:16+07:00

PERALIHAN HAK ATAS TANAH WARISAN TANPA PERSETUJUAN AHLI
WARIS
Naufal Izza Arifin
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik
Dalam prakteknya, sering ditemukan suatu pelanggaran terhadap peralihan
hak atas tanah yang sebenarnya telah dilindungi oleh ketentuan dalam peraturan
hukum positif Indonesia sehingga merugikan pihak tertentu salah satunya ahli
waris yang berhak. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) Bagaimana
keabsahan peralihan hak atas tanah waris melalui jual beli tanpa persetujuan ahli
waris yang lain; dan 2) Bagaimana akibat hukum mengenai peralihan hak atas
tanah warisan melalui jual beli tanpa persetujuan ahli waris yang lain.
Dalam penelitan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum
normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual
(conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan
pendekatan kasus (case approach).
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peralihan hak tanah waris melalu
jual-beli tersebut secara tidak langsung cacat hukum, dan pihak yang dirugikan
dapat meminta pembatalan kepada Kepala Kantor Pertanahan, sebagaimana
ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN
Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan
Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah bahwa pembatalan sertifikat
tanah yang dikonkritkan dengan membatalkan keputusan Kantor Pertanahan jika
ditemukan adanya cacat hukum, dengan diterbitkannya Berita Acara Pembatalan,
yang mana Berita Acara Pembatalan tersebut merupakan diskresi dari kepala
kantor pertanahan sendiri, dikarenakan tidak adanya aturan dan batasan yang
secara jelas dalam proses pembatalan oleh kepala kantor pertanahan tersebut
sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum.

PERTANGGUNGJAWABAN PERS TERHADAP PUBLIKASI IDENTITAS ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA

2025-05-26T15:08:44+07:00

Mengungkapkan identitas Anak Korban Tindak Pidana sangatlah berpengaruh kepada anak yang menjadi korban
tindak pidana. Memiliki sisi positif dan sisi negatif, jika dilihat dari sisi positif dengan adanya pemberitaan di media
online, masyarakat akan muncul rasa empati untuk tergerak membantu si korban. Namun dari sisi negatif pemberitaan
akan memperkuat label masyarakat terhadap anak tersebut bahwa anak itu sudah tidak baik lagi. Penulis mengangkat
dua permasalahan. yaitu: 1) Bagaimana ketentuan hukum yang dapat diterapkan terhadap pers yang mempublikasikan
identitas anak yang menjadi korban tindak pidana; dan 2) Bagaimana pertanggungjawaban pers terhadap publikasi
identitas anak yang menjadi korban tindak pidana. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pers terhadap publikasi identitas anak yang menjadi
korban tindak pidana, bahwa pemberitaan identitas anak korban oleh pers telah diatur di dalam aturan perundangperundangan Seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tantang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun Pada kenyataannya sampai pada saat ini Perbuatan
Pers maupun oknum terhadap publikasi identitas anak korban tindak pidana masih terus bergulir dan juga tidak pernah
perbuatan pers dan oknum tersebut di pidana dikarenakan dewan pers memiliki kewenangan untuk
mempertimbangkan dan mengambil tindakan didasarkan pada laporan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal
17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menimbulkan ketidakpastian hukum.

BATASAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM TERHADAP KAWASAN TATA RUANG YANG DILINDUNGI

2025-05-29T11:05:48+07:00

Definisi kepentingan umum secara luas disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria, namun dalam
Undang-Undang tersebut tidak definisikannya batasan kepentingan umum ini secara jelas, sehingga dalam aplikasinya
akan membawa dampak negatif terhadap pelanggaran hak-hak atas tanah masyarakat, terutama masyarakat yang
terkena dampak kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1)
Bagaimana pengaturan hukum tentang pengadaan tanah demi kepentingan umum di Indonesia; dan 2) Bagaimana
batasan pengadaan tanah untuk kepentingan umum terhadap kawasan tata ruang yang di lindungi. Penulis
menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual,
pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan komparatif. Bahwa batasan pengadaan tanah demi kepentingan
umum terhadap kawasan tata ruang yang dilindungi, disimpulkan bahwa dalam hal ini terjadi “overlapping
regulations” atau konflik peraturan atau sering juga disebut tumpang tindihnya peraturan. Harusnya pemerintah dalam
pengadaan tanah tidak hanya memandang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, namun perlu juga memandang pentingnya Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Tata Ruang, dikarenakan adanya Undang-Undang Tata Ruang bertujuan untuk memastikan
bahwa penggunaan lahan yang beragam, seperti pemukiman, industri, pertanian, dan konservasi, diatur dengan tepat
untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, serta untuk melindungi lingkungan dengan mengatur dan
membatasi penggunaan lahan yang dapat mempengaruhi ekosistem dan lingkungan alam.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENGAKSESAN KARTU KREDIT TANPA HAK DENGAN SISTEM PERETASAN MELALUI WEBSITE DITINJAU DARI PASAL 32 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG

2024-09-26T10:22:29+07:00

Peretasan yang dilakukan dengan menjebol, melampaui atau menerobos sistem elektronik yang digunakan oleh pemerintah atau untuk informasi publik merupakan tindak pidana yang dilakukan untuk ketenaran maupun keisengan hacker., rumusan masalah penelitian ini adalah : Bagaimana sistem peretasan kartu kredit tanpa hak melalui website dan Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pengaksesan kartu kredit tanpa hak dengan sistem peretasan melalui website.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dengan mengkaji ketentuan perundangan-undangan, konseptual dan kasus. Kesimpulan yang didapat yaitu Hacking dirumuskan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dan menurut Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan : “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)”.

Saran penulis adalah Mengingat dampak yang ditimbulkan tindak pidana hacking sangat berbahaya bagi privasi seseorang maupun instansi atau lembaga hukum maka hendaknya pemilik situs atau website memberikan pengaman software komputer baik berupa penggunaan firewall.