PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS ROKOK PADA PENGGUNA ROKOK ELEKTRIK

Abstract

Belum ada aturan khusus untuk rokok elektrik di Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pernah memaparkan rencananya untuk membuat aturan itu sejak 2014, namun hingga kini belum ada kelanjutan. Kepala Sub Direktorat Pengawasan Rokok, Direktorat Pengawasan NAPZA BPOM mengungkapkan bahwa saat ini produk rokok elektrik yang ada di Indonesia diimpor sebagai produk elektronik, bukan produk kesehatan. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1). Bagaimana pengaturan hukum tentang rokok elektrik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok; dan 2) Bagaimana penegakan hukum terkait penggunaan rokok elektrik di dalam kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok. Dalam penelitan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan historis (historical approach). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan rokok elektrik di Kawasan Tanpa Rokok tetap di larang, meskipun rokok elektrik tidak terbuat dari tembakau, namun rokok elektrik sama-sama mengandung zat adiktif yang berbahaya bagi kesehatan tubuh, hanya saja cara penggunaan rokok elektrik menggunakan alat atau mesin yang pembakarannya melalui listrik yang mengandung api, sebagaimana Penjelasan Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok