PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK AKIBAT PENERAPAN ASAS ACTIO PAULIANA

(Legal Protection of Good-Intention Third Parties Due To The Application of The Actio Pauliana Principles)

Abstract

Perlindungan hukum merupakan salah satu cara hukum yang diberikan kepada hak-hak seseorang yang dianggap lemah. Dalam proses kepailitan, seringkali ditemukan perbuatan-perbuatan yang sangat merugikan seseorang yang dianggap lemah. Dalam Ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pihak ketiga yang beritikad baik dalam melaksanakan perbuatan hukum secara tidak cuma-cuma harus dilindungi, namun apabila dilaksanakan dengan Pasal 49 ayat (4), maka pihak ketiga dimungkinkan tidak akan mendapat penggantian kerugian secara utuh. Sehingga dalam penelitian ini, penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu bagaimana pertanggungjawaban debitur akibat perbuatan tersebut dan bagaimana bentuk perlindungan pihak ketiga yang dirugikan oleh debitur tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa apabila debitur tidak mungkin lagi diharapkan untuk melunasi kewajibannya dari kegiatan usahanya, maka sumber pelunasan alternatif bagi para kreditur adalah harta kekayaan debitur dan atau harta kekayaan penjaminnya dengan cara melikuidasi harta kekayaan debitur itu sendiri. Dan terhadap perlindungan hukum bagi pihak ketiga diberikan dengan tampil sebagai kreditor konkuren dengan mengajukan diri atau diajukan oleh kurator.