Demokrasi Hukum dalam Menjamin Kebebasan Berpendapat di Era Digital: Tinjauan atas Kekaburan Norma antara Jaminan Konstitusional dan Pembatasan Hukum

Abstract

Kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional dan merupakan pilar utama dalam negara demokrasi. Perkembangan teknologi informasi telah memperluas ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat melalui media digital. Namun, hal ini juga menimbulkan masalah hukum mengenai batas antara kebebasan berekspresi dan pembatasan yang diatur oleh hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai kebebasan berpendapat di era digital dan mengevaluasi kekaburan norma yang muncul antara jaminan konstitusional dan pembatasan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan terhadap kebebasan berpendapat. Namun, beberapa ketentuan, terutama dalam pengaturan ruang digital, masih berpotensi menimbulkan multitafsir. Situasi ini berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat masyarakat dalam menggunakan hak konstitusional mereka. Oleh karena itu, perlu adanya perumusan norma yang lebih jelas dan penerapan hukum yang proporsional agar perlindungan terhadap kebebasan berpendapat tetap sejalan dengan prinsip demokrasi hukum dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Demokrasi Hukum, Kebebasan Berpendapat, Era Digital, Kekaburan Norma.