The FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF DEFENDANTS IN CRIME OF CORRUPTION IN IN ABSENTIA JURISDICTION ACCORDING TO THE KUHAP

PEMENUHAN HAK-HAK TERDAKWA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PERADILAN IN ABSENTIA MENURUT KUHAP

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar pengaturan hukum peradilan in absentia di Indonesia dan pemenuhan hak tersangka melalui Penasihat Hukum, berdasarkan Pasal 52-57 KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan studi kepustakaan sebagai sumber bahan hukum. Hasil penelitian ini adalah: (1) Peradilan in absentia dalam perkara tindak pidana korupsi diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 38 ayat (1) menjadi lex specialis dan Pasal 196 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai lex generalis. Meskipun sudah diatur lex specialis, pemeriksaan dalam peradilan in absentia untuk perkara tindak pidana korupsi masih mengikuti pedoman KUHAP. Peradilan in absentia juga dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman oleh majelis hakim. (2) Dalam kasus peradilan in absentia terkait tindak pidana korupsi, hak-hak terdakwa tidak dapat terpenuhi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 1988. Surat edaran ini menginstruksikan hakim untuk menolak penasihat hukum atau pengacara yang menerima kuasa dari terdakwa yang absen secara sengaja dari persidangan. Kebijakan ini bisa menghambat proses pemeriksaan dan pelaksanaan putusan karena terdakwa tidak hadir untuk membela diri atau memberikan alasan langsung di hadapan pengadilan.