BATASAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM TERHADAP KAWASAN TATA RUANG YANG DILINDUNGI

Abstract

Definisi kepentingan umum secara luas disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria, namun dalam
Undang-Undang tersebut tidak definisikannya batasan kepentingan umum ini secara jelas, sehingga dalam aplikasinya
akan membawa dampak negatif terhadap pelanggaran hak-hak atas tanah masyarakat, terutama masyarakat yang
terkena dampak kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1)
Bagaimana pengaturan hukum tentang pengadaan tanah demi kepentingan umum di Indonesia; dan 2) Bagaimana
batasan pengadaan tanah untuk kepentingan umum terhadap kawasan tata ruang yang di lindungi. Penulis
menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual,
pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan komparatif. Bahwa batasan pengadaan tanah demi kepentingan
umum terhadap kawasan tata ruang yang dilindungi, disimpulkan bahwa dalam hal ini terjadi “overlapping
regulations” atau konflik peraturan atau sering juga disebut tumpang tindihnya peraturan. Harusnya pemerintah dalam
pengadaan tanah tidak hanya memandang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, namun perlu juga memandang pentingnya Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Tata Ruang, dikarenakan adanya Undang-Undang Tata Ruang bertujuan untuk memastikan
bahwa penggunaan lahan yang beragam, seperti pemukiman, industri, pertanian, dan konservasi, diatur dengan tepat
untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, serta untuk melindungi lingkungan dengan mengatur dan
membatasi penggunaan lahan yang dapat mempengaruhi ekosistem dan lingkungan alam.