PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENGAKSESAN KARTU KREDIT TANPA HAK DENGAN SISTEM PERETASAN MELALUI WEBSITE DITINJAU DARI PASAL 32 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG

Legal Responsibility For The Criminal Act Of Accessing Credit Cards Without Rights Using A Hacking System Through The Website Is Reviewed From Article 32 Paragraph (1) Of Law Number 19 Of 2016 Concerning Amendments To Law Number 11 Of 2008 Concerning Electronic Information And Transactions

Abstract

Peretasan yang dilakukan dengan menjebol, melampaui atau menerobos sistem elektronik yang digunakan oleh pemerintah atau untuk informasi publik merupakan tindak pidana yang dilakukan untuk ketenaran maupun keisengan hacker., rumusan masalah penelitian ini adalah : Bagaimana sistem peretasan kartu kredit tanpa hak melalui website dan Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pengaksesan kartu kredit tanpa hak dengan sistem peretasan melalui website.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dengan mengkaji ketentuan perundangan-undangan, konseptual dan kasus. Kesimpulan yang didapat yaitu Hacking dirumuskan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dan menurut Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan : “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)”.

Saran penulis adalah Mengingat dampak yang ditimbulkan tindak pidana hacking sangat berbahaya bagi privasi seseorang maupun instansi atau lembaga hukum maka hendaknya pemilik situs atau website memberikan pengaman software komputer baik berupa penggunaan firewall.